"Kebijakan presiden itu menunjukkan sikap yang lemah pemerintah menghadapi perang melawan narkoba," kata pakar hukum tata negara Yusril Ihza mahendra ketika dihubungi, Sabtu (13/10).
Dijelaskan Yusril, selama ini pemerintah lebih terlihat memerangi korupsi ketimbang narkoba. Padahal, narkoba merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang sama dengan kejahatan terorisme.
Selain itu, Yusril menilai Presiden SBY tidak konsisten menghadapi perang lawan narkoba. Pasalnya pada 2006 silam SBY justru menyebut tidak akan memberikan grasi kepada terpidana narkoba.
Ia bahkan menilai dampak dari kebijakan grasi itu akan berujung ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
"Jelas sekali pemerintah inkonsisten dalam perang melawan narkoba ini. Dampaknya akan luas di masyarakat, akan muncul ketidakpercayaan terhadap pemerintah," tambah Yusril.
Seperti diketahui, Presiden SBY memberikan grasi terhadap dua terpidana kasus narkoba. Pemberian itu disesalkan banyak pihak lantaran kasus narkoba sudah menjadi kejahatan luar biasa yang menyengsarakan masyarakat luas. [ sumber ]
